BERHARAP PADA DPR BARU?

Negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini kembali disuguhi oleh salah satu peristiwa cukup besar sekaligus mewah: Pelantikan Anggota DPR Terpilih Periode 2009-2014. Pelantikan yang dikawal tidak kurang oleh 3000-an pasukan keamanan ini dikatakan peristiwa besar karena para anggota DPR baru tersebut selama lima tahun ke depan akan turut ‘menentukan nasib’ jutaan rakyat negeri ini. Pasalnya, sebagaimana sebelumnya, melalui tangan para anggota DPR-lah sejumlah produk UU yang mengatur seluruh kehidupan rakyat bakal lahir. Pelantikan ini juga sekaligus mewah karena menelan biaya sekitar Rp 11 miliar hanya untuk acara sekitar dua jam saja. Jumlah sebesar itu baru anggaran dari KPU. Padahal, sebagaimana lima tahun sebelumnya, acara pelantikan tersebut lebih bersifat seremonial belaka. Adapun dari DPR sendiri, Setjen DPR telah menganggarkan Rp 26 miliar atau sekitar Rp 46,5 juta peranggota untuk biaya pindah tugas (tiket keluarga anggota Dewan dan biaya pengepakan) bagi anggota baru terpilih dari luar Jakarta. Hal itu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 (Kompas.com, 9/9/2009).

Berharap pada DPR Baru?

Sekitar 70% anggota DPR Periode 2009-2014 memang benar-benar baru. Namun, sesuai dengan hasil Pemilu 2009 lalu, keanggotaan DPR baru itu tetap didominasi oleh partai-partai lama yang notabene sekular. Berdasarkan validasi terakhir KPU, perolehan kursi tiap parpol di DPR adalah: Partai Demokrat 150, Partai Golkar 107, PDIP 95, PKS 57, PAN 43, PPP 37, PKB 27, Gerindra 26, Hanura 18 (Mediacenter.kpu.go.id, 14/5/2009).

Dengan keanggotaan yang mayoritas berasal dari parpol-parpol sekular, kaum Muslim yang mayoritas di negeri ini tentu tidak banyak berharap bahwa DPR baru ini akan berpihak kepada mereka. Pasalnya, meski banyak anggota baru, visi dan misi mereka tetaplah sama dengan partainya, yakni sekular. Karena itu, jangan berharap, misalnya, DPR baru akan banyak menerbitkan UU yang sesuai dengan syariah, meloloskan peraturan yang melarang aliran-aliran sesat seperti Ahmadiyah, dll. Yang terjadi, mereka akan banyak memproduksi UU sekular yang notabene bertentangan dengan syariah.

Selain itu, secara umum rakyat pun pantas untuk pesimis. Pasalnya, kualitas anggota DPR yang baru diperkirakan menurun. Ini karena pada Pemilu Legislatif lalu, dengan mekanisme suara terbanyak, banyak anggota DPR terpilih lebih karena faktor popularitas semata. Wajar jika kalangan artis/selebritis, misalnya, bisa dengan mudah mengalahkan caleg dari kalangan politisi kawakan yang tentu saja kalah populer.

Untuk menilai kualitas para anggota DPR baru, kinerja para anggota DPR lama bisa dijadikan acuan. Sebagai perbandingan, Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menilai kinerja Legislatif periode 2004-2009 masih buruk. Hal ini terlihat antara lain dari efektivitas pembuatan undang-undang serta komitmen untuk pemberantasan korupsi. “Kami menilai rapor DPR dengan nilai D, yang artinya masih buruk,” kata peneliti dari Pukat Korupsi Hifdzil Alim di Yogyakarta, Selasa (30/6).

Menurut dia, beberapa UU yang dihasilkan DPR juga memiliki substansi buruk, misalnya UU Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No.4 Tahun 2009) karena memberlakukan kontrak karya hingga berakhir dan UU Badan Hukum Pendidikan (UU No.9 Tahun 2009) karena memasukkan konsep perusahaan ke dalam konsep penyelenggaraan pendidikan.

Di sisi lain, Direktur Pukat Korupsi Zainal Arifin Mochtar menyatakan bahwa lembaga legislatif telah mati rasa. “Banyak UU yang ditolak oleh masyarakat, tetapi tetap diteruskan oleh DPR. Ini aneh, karena seharusnya dewan adalah wakil dari rakyat,” katanya (Matanews, 30/6/2009).

Dengan kualitas DPR yang buruk tersebut, wajar jika sejumlah survei menunjukkan tingginya kekecewaan masyarakat terhadap lembaga ini. Tingginya kekecewaan ini sangat beralasan. Pasalnya, banyak produk UU yang dihasilkan DPR tidak memihak rakyat yang berada di tengah himpitan dan beban hidup yang semakin sulit dan berkepanjangan. Perundang-undangan tersebut di antaranya UU Migas, UU Penanaman Modal, UU SDA, UU BHP, UU Minerba, dll. yang akan menimbulkan kehancuran perekonomian nasional dan lingkungan serta meningkatkan kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kelaparan rakyat di negeri yang kaya ini.

DPR: Wakil Siapa?

Melihat ‘track-record’ DPR yang jelas-jelas buruk dalam melegislasi/mengesahkan sejumlah UU, sebagaimana dicontohkan di atas, kita tentu semakin khawatir bahwa sejumlah RUU yang masuk dalam Prolegnas 2009-2014 pun akan tetap mengenyampingkan kepentingan rakyat dan lebih memihak kepentingan mereka yang punya uang. Pasalnya, tidak dipungkiri, ‘aroma uang’ hampir selalu mewarnai setiap pembahasan RUU di DPR. Beberapa produk UU seperti UU Migas, UU SDA dan UU Penanaman Modal, misalnya, diduga kuat didanai oleh sejumlah lembaga asing seperti World Bank. Simak, misalnya, pernyataan USAID (United States Agency for International Development) “USAID has been the primary bilateral donor working on energy sector reform.”

Khusus mengenai penyusunan UU Migas, USAID secara terbuka menyatakan, “The ADB and USAID worked together on drafting a new oil and gas law in 2000” (http:www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ane/id/497-009.html).

Berdasarkan UU Migas No 22 tahun 2001 ini, pemain asing boleh masuk sebebasnya dari hulu sampai hilir. Saat ini, menurut DR. Hendri Saparini, lebih dari 90% dari 120 kontrak production sharing kita dikuasai korporasi asing. Dari sekitar satu juta barel perhari Pertamina hanya memproduksi sekitar 109 ribu barel, sedikit di atas Medco 75 ribu barel. Sebaliknya, produksi terbesar adalah Chevron sekitar 450 ribu barel perhari. Berdasarkan UU Migas yang radikal itu pula, pada 2004 sebanyak 105 perusahaan swasta mendapat izin untuk merambah sektor hilir migas; termasuk membuka SPBU (Trust, edisi 11/2004).

Campur tangan asing dalam pembuatan UU tak hanya di sektor migas (minyak dan gas), tetapi juga di sektor lainnya. RUU Kelistrikan, misalnya, dibuatkan Bank Dunia. RUU BUMN dibuatkan oleh Price Waterhouse Coopers. RUU SDA, RUU Maritim, RUU BHP dan regulasi mengenai hajat hidup rakyat juga tak lepas dari intervensi asing. Bahkan khusus terkait dengan yang terakhir, yakni RUU BHP, menurut Darwis SN, pemerhati kebijakan publik, yang juga alumnus University of Adelaide Australia, draft-nya sebenarnya telah dirancang sejak pertemuan “World Declaration on Higher Education for the Twenty-First Century: Vision and Action” di Paris tahun 1998 yang disponsori UNESCO. Ini merupakan salah satu konsekuensi dari General Agreement on Trade in Services (GATS) WTO yang meliberalisasi perdagangan 12 sektor jasa, antara lain layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, pendidikan tinggi dan pendidikan selama hayat. Bersama Amerika dan Inggris, Australia memang paling getol mendesakkan liberalisasi sektor jasa pendidikan melalui WTO. Pasalnya, sejak tahun 1980-an, mereka mendapatkan keuntungan paling besar dari liberalisasi jasa pendidikan (Ender dan Fulton, Eds, 2002). Pada tahun 2000 saja, ekspor jasa pendidikan Amerika mencapai USD 14 miliar atau Rp 126 triliun.

Di bidang penanaman modal, pihak asing juga dibiarkan mengambil-alih perusahaan-perusaahan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti BUMN. Dengan UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, pemain asing dan pemain lokal dibiarkan bebas berkompetisi di Indonesia. Pasal 7 ayat 1 dan 2 malah menghalangi “nasionalisasi” dengan berbagai aturan yang menyulitkan dan merugikan negara sendiri. Yang terjadi justru internasionalisasi BUMN. Tahun 2008, Komite Privatisasi memutuskan untuk memprivatisasi (melego) 34 BUMN dan melanjutkan privatisasi 3 BUMN yang tertunda tahun sebelumnya (Bisnis Indonesia, 5/2/2008).

Di sektor perbankan, ada UU Perbangkan. Melalui pasal 22 ayat 1b UU Perbankan ini, warga negara dan badan hukum asing bebas untuk bermitra dengan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia mendirikan Bank Umum. Pihak asing pun bisa memiliki hingga 99% saham bank di Indonesia. Saat ini 6 dari 10 perbankan terbesar di Indonesia kepemilikan mayoritasnya dikuasai asing.

Dengan semua kenyataan di atas, tentu tidak salah jika Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengungkapkan, tidak ada produk hukum yang lahir dari (baca: demi) kepentingan masyarakat murni (Jabarnews.com, 11/6/2009).

Jika banyak UU tidak ditujukan demi kepentingan rakyat, lalu DPR itu wakil siapa? Karena itu, DPR sebagai wakil rakyat itu hanyalah klaim.

Kembalikan Kedaulatan Syariah!

Harus disadari, masalah pokok yang menimpa umat Islam saat ini di dunia, termasuk Indonesia, sesungguhnya berpangkal pada tidak hadirnya kedaulatan Asy-Syâri’—Allah SWT—di tengah-tengah kehidupan mereka. Yang bercokol selama puluhan tahun justru ‘kedaulatan rakyat’ yang semu. Pasalnya, di DPR selalu yang duduk adalah segelintir orang yang sering justru tidak memihak rakyat, tetapi lebih sering memihak pengusaha, para pemilik modal dan bahkan kekuatan asing. Rakyat malah sering hanya dijadikan ‘sapi perahan’ oleh para wakilnya di DPR. UU Migas, UU SDA, UU Penanaman Modal, UU Minerba, UU BHP dll yang dihasilkan oleh DPR pada faktanya lebih ditujukan untuk memenuhi kehendak para pemilik modal dan kekuatan asing. Rakyat sendiri tidak tahu-menahu duduk persoalannya.

Semua itu tidak lain sebagai akibat tidak tegaknya kedaulatan syariah akibat disingkirkannya al-Quran sebagai pedoman hidup. Mahabenar Allah Yang berfirman:

]وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى[

Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku (al-Quran), sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit (QS Thaha [20]: 124).

Menegakkan kedaulatan syariah adalah kewajiban kolektif (fardhu kifayah) bagi kaum Muslim. Satu-satunya lembaga yang mampu mewujudkan kedaulatan syariah itu hanyalah Daulah Islam seperti zaman Nabi saw., atau yang kemudian dikenal setelah Nabi wafat sebagai Khilafah, yakni Khilafah ‘ala minhaj an-Nubuwwah (yang tegak berdiri di atas manhaj Nabi saw.). Inilah yang telah dibuktikan oleh sejarah Kekhilafahan Islam selama berabad-abad.

Inilah jalan baru yang dibutuhkan oleh dunia, termasuk Indonesia saat ini. Jalan inilah yang akan mengubah wajah dunia (termasuk negeri ini) yang didominasi oleh kezaliman menjadi wajah dunia yang adil dan makmur. Kini jalan baru itu telah diemban oleh jutaan umat Islam dan berkembang di lebih dari 40 negara.

Hizbut Tahrir bersama umat Islam di seluruh dunia kini siap menyongsong kabar gembira, yakni dengan kembalinya Khilafah ’ala minhaj an-Nubuwwah. Allah SWT berfirman:

]مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا[

Siapa saja yang menghendaki kemuliaan, maka kemuliaan itu semuanya hanyalah milik Allah (QS Fathir [35]: 10).

Iklan

Delapan Tentara AS Tewas Dalam Dua Serangan Di Sebelah Timur Afghanistan

Kabul- Militer Amerika mengumumkan bahwa delapan prajuritnya tewas hari ini (Ahad, 4/10) dalam serangan yang dilancarkan oleh para milisi suku terhadap dua pangkalan tentara di daerah terpencil sebelah timur Afganistan. Sehingga jumlah tentara AS yang tewas dalam waktu 24 jam bertambah menjadi 13 orang.

Serangan itu juga telah menewaskan dua tentara Afghanistan. Dalam hal ini, Taliban mengatakan tentang tewasnya 24 tentara AS, dan menahan dua tentara Afghanistan dalam serangan itu.

Para Pasukan Bantuan Keamanan Internasional dari Aliansi Atlantik “ISAF” mengatakan bahwa para milisi kesukuan menyerang dua kantor pusat keamanan di provinsi Nuristan di sebelah timur negara itu. Mereka membangun sebuah masjid dan sebuah desa di dekatnya.

Letnan Kolonel Randy George, Komandan Pasukan AS mengatakan: “Serangan itu sangat rumit dan terjadi di daerah yang sulit. Sementara pasukan Amerika Serikat dan pasukan Afghanistan bertempur dengan gagah berani bersama-sama. Sehingga saya sangat bangga dengan keberanian dan profesionalisme mereka.”

Militer Amerika mengumumkan pada hari Sabtu (3/10) bahwa lima prajurit telah tewas di Afghanistan, akibat dari beberapa serangan yang dilancarkan oleh para milisi yang diyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang setia kepada gerakan Taliban Afghanistan. (mediaumat.com)

Penguasa Barat Menjilati Ludah Demokrasi Mereka Demi Mendukung Entitas Monster Yahudi

Meskipun selama ini Barat mengklaim bahwa mereka adalah bangsa yang paling menghargai hak asasi manusia, keadilan, dan konsep-konsep yang disebut demokrasi, serta paling menghormati perundang-undangan; dan meskipun selama ini Barat gemar mempertanyakan tentang transparansi, penghormatan terhadap perundang-undangan, dan pemberantasan korupsi, ketika mereka berbicara tentang negara Islam. Namun fakta justru menunjukkan hal lain, bahwa semua klaim ini hanyalah sebuah topeng yang dikenakan oleh para politisi dan pembuat kebijakan Barat ketika mereka menginginkannya, dan mereka pun melepaskannya ketika hal itu berbenturan dengan kepentingannya, termasuk dukungan terhadap entitas Yahudi.

Terkait hal ini, sungguh beberapa media, di antaranya “Asharq Al-Awsat” memberitakan tentang kegemaran Barat melakukan pembantaian terhadap kaum perempuan dan anak-anak, di antara warga Palestina. Sehingga, Menteri Pertahanan entitas monster Yahudi, Ehud Barak mengatakan bahwa ia memeliki kekebalan diplomatik dan tidak terpengaruh oleh pengadilan. Hal itu disampaikan ketika mengomentari dakwaan yang diajukan kepadanya di pengadilan Inggris bahwa ia telah melakukan pembantaian terhadap rakyat Palestina. Bahkan, dikatakan oleh beberapa sumber tentang keterlibatan Departemen Luar Negeri Inggris untuk melindungi Barak dengan mengubah status kujungan, yaitu dari kunjungan pribadi menjadi kunjungan dengan kekebalan diplomatik.

Tentu sang penjahat ini tidak mungkin berbicara dengan cara seperti itu, kecuali ia tahu bahwa para penguasa Barat yang menciptakan entitas Yahudi, dan yang memberinya bantuan kekuatan tidak akan mampu untuk tidak melanggar perundang-undangan mereka jika bersentuhan dengan para pemimpin entitas monster ini.

Dan di antara contoh yang telanjang dalam hal ini adalah apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Spanyol, Miguel Angel Moratinos bahwa Spanyol akan mengubah undang-undangnya agar negara tidak melakukan penangkapan terhadap mantan Menteri Pertahanan di dalam entitas Yahudi, Benjamin Ben-Eliezer, yang dituduh telah melakukan pembunuhan dan pembantaian dengan membombandir rumah asy-syahid Shalah Syahadah di kota Gaza beberapa tahun lalu.

Sesungguhnya, pengadilan-pengadilan seperti ini, yang dilakukan oleh Barat, terutama Eropa, hanyalah penyesatan atas pembunuhan yang dihadapi oleh rakyat Palestina, bahkan memalingkan mereka dari solusi yang tepat untuk membalas darah mereka yang tertumpah. Sebelumnya, Mahkamah Internasional di Den Haag telah mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa dinding pemisah adalah dinding ilegal. Namun, apa yang terjadi, ternyata itu hanya untuk menghabiskan dinding hijau dan kering dari rumah-rumah dan tanah-tanah milik warga di Tepi Barat, dan keputusan pengadilan seperti ini pergi begitu saja dengan sia-sia.

Akan tetapi, ketika orang-orang Eropa memutuskan untuk mempermalukan Amerika Serikat dan anteknya di Sudan, al-Bashir, maka keputusan pengadilan tersebut telah mengambil dimensi internasional, bahkan sampai pada langkah pelaksanaan dengan mengeluarkan keputusan untuk menangkapnya.

Namun dalam hal ini, siapa saja yang merharap kebaikan dari orang kafir Barat, maka ia seperti berharap mendapat cahaya dari kegelapan. Dan sesungguhnya mencari perlindungan dan keadilan pada pengadilan dan undang-undang bermerkuri ini, maka itu hanyalah perbuatan untuk menyesatkan rakyat Palestina dan umat Islam secara umum. Dengan ini, seakan-akan rahmat itu bersarang di hati orang-orang yang tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang-orang mukmin, dan tidak pula mengindahkan perjanjian, sedang mereka adalah orang-orang yang selama ini memerangi Islam dan kaum Muslim di mana-mana dengan berbagai dalih.

Sesungguhnya untuk mengisas (memberi hukuman yang setimpal) para penjahat seperti mereka ini akan berlangsung cepat dan kuat, dengan izin Allah, ketika telah berdiri Khilafah Rasyidah yang kedua. (pal.tahrir.info, 4/10/2009)

Negara Yahudi Skeptis Dengan Sikap AS Terhadap Iran

Jelas bahwa sikap AS terhadap masalah nuklir Iran tidak sekeras sikap dua negara, yaitu Inggris dan Perancis, apalagi dibanding dengan sikap negara Yahudi, yang melakukan peran sebagai provokator terdepan agar melancarkan serangan terhadap Iran.

Presiden negara Yahudi, Shimon Peres dan Perdana Menterinya, Benjamin Netanyahu tidak pernah berbicara dengan para diplomat Barat, Rusia, dan negara-negara lain, selain membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan program nuklir Iran, serta sejauh mana bahayanya, yang tidak hanya mengancam entitas Yahudi saja, namun juga semua negara-negara di dunia.

Pada periode terakhir ini, sungguh kebijakan negara Yahudi telah berubah menjadi kebijakan melawan Iran, lebih spesifik lagi terhadap program nuklirnya. Sehingga ia membatasi hanya dalam konteks ini saja. Ia tidak lagi memperhatikan masalah Palestina dan masalah-masalah lainnya. Oleh karena itu, semua perhatiannya difokuskan pada bagaimana menghilangkan kemampuan nuklir Iran.

Sungguh tampak sekali pada bebebrapa pertemuan para pemimpin senior di sela-sela pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini tentang adanya konsensus yang luar biasa kompaknya antara Inggris dan Perancis dengan sikap negara Yahudi terkait masalah nuklir Iran. Sementara sikap AS berbeda dari sikap negara-negara tersebut, di mana AS tidak begitu menunjukkan sikap bermusuhan terhadap Iran.

Barangkali inilah yang menjadikan seorang pakar Yahudi, Pinhas Anbari mengungkapkan dengan detail tentang keraguan negaranya terhadap sikap Amerika Serikat terkait program nuklir Iran. Ia mengatakan: “Sesungguhnya sikap resmi yang diadopsi oleh badan intelijen AS masih terbatas pada bahwa Iran tidak memiliki program nuklir untuk tujuan militer. Sehingga hal ini melahirkan sangkaan bahwa ada keraguan mengenai kesungguhan dan keseriusan Amerika dalam menangani masalah nuklir Iran.”

Anbari menyatakan tentang perbedaan antara sikap Amerika dengan sikap Perancis dan Inggris. Ia berkata: “Dalam hal ini tampak dengan jelas perbedaan mengenai sikap Presiden Barack Obama di satu sisi, dan sikap Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy dan Perdana Menteri Inggris, Gordon Brown di sisi lain. Di mana masing-masing, baik Sarkozy maupun Brown berbicara tentang ancaman Iran, dan manuver-manuver yang dilakukan Teheran yang bertujuan untuk menyesatkan semua orang. Sementara pada saat yang sama, Presiden Obama berbicara tentang kemungkinan untuk mencapai kesepahaman dengan Iran atau kesepakatan untuk terlibat dalam dialog dengannya.” Anbari menambahkan: “Sungguh dengan ini tampak bahwa Obama tidak memiliki keinginan apapun untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran, atau mengenai keputusan untuk melancarkan serangan terhadap Iran.”

Sesungguhnya ketakutan dan kekhawatiran yang menghantui para pakar dan pembuat keputusan di negara Yahudi ini telah membuat mereka menerima untuk pertama kalinya sejak lebih dari lima tahun, Kepala Staf Angkatan Darat Inggris, dan bersamanya mereka membahas cara untuk menyerang Iran tanpa koordinasi dengan Amerika. Bahkan ketakutan dan kekhawatiran ini telah membuat mereka berangkat ke London, dan mengadakan pertemuan dengan direktur intelijen Inggris MI6, untuk pembahasan yang sama tanpa sepengetahuan Amerika.

Namun, negara Yahudi dan Inggris yang bersamanya tidak dapat melakukan tindakan apapun sendirian tanpa dukungan sikap dari Amerika. Mengingat, hak veto AS tetap menentukan dan mendominasi setiap keputusan yang akan diambil oleh negara Yahudi atau negara-negara besar Eropa, seperti Perancis atau Inggris, khususnya terkait masalah nuklir Iran. (Ahmad al-Khuthwani: al-aqsa.org, 3/10/2009)

Dosa-Dosa AS Terhadap Dunia Islam

Kemarau panjang luruh hanya oleh hujan satu hari. Itulah peribahasa yang mungkin pas untuk menggambarkan AS terhadap negara-negara Arab. Hanya dalam waktu sekejap, negara-negara Arab bisa dikatakan “tunduk” dan terkesima oleh kedatangan Barack Obama, presiden AS.

Obama, dalam pidatonya, mengatakan bahwa AS sama sekali tidak sedang berperang terhadap dunia Islam. Tapi pernyataannya ini sama sekali bertentangan dengan segala fakta yang telah terjadi selama ini. Dr. Ayman al-Zawarihi, seorang ulama internasional, mengatakan, karena pidato dan kunjungan itu, dunia Islam, terutama negara-negara Arab seperti melupakan “dosa-dosa” AS terhadap dunia Islam selama ini. “Apakah kita sudah melupakan siapa Amerika?”

Syeikh Nasir bin Hamad alFahd dari penjara mengatakan bahwa kejahatan Amerika terpampang dari Kabul sampai Mogadishu. Ia memaparkan beberapa “dosa” Amerika sebagai berikut:

1. Lebih dari satu juta anak-anak menjadi korban bom AS di Iraq. AS juga sudah memberlakukan embargo tanpa alasan yang jelas kepada Iraq selama lebih dari 10 tahun.

2. Ribuan bayi Iraq yang baru lahir mengalami kebutaan karena kekurangan hormon insulin.

3. Lebih dari setengah juta orang berharap bisa mengakhiri hidup mereka secepatnya karena sudah terkena racun radioaktif. Ini berkaitan dengan penggunaan uranium oleh militer AS.

4. Senjata AS sudah membunuh ribuan rakyat Palestina mulai segala tingkatan, perempuan dan anak-anak.

5. Ribuan pengungsi di Lebanon dan Palestina dibantai oleh Israel dengan dukungan dari Amerika.

6. Antara tahun 1412-1414 H, militer AS telah membantai ribuan warga sipil Somalia selama mereka melakukan invasi di negara itu.

7. Tahun 1419 H, Amerika meluncurkan misil yang menyerang Sudan dan Afghanistan, di mana mereka menghancurkan sebuah perusahaan obat-obatan dan membunuh tak kurang dari 200 orang.

8. Israel, dengan dukungan penuh dari Amerika, telah membunuh lebih dari 17.000 rakyat sipil Lebanon selatan.

9. Embargo Amerika terhadap Afghanistan telah menyebabkan 15.000 anak-anak Afghan meninggal. Belum lagi yang telah dilakukan oleh AS di Chechnya, Bosnia, Macedonia, Kosovo, Kashmir, Filifina, dan Negara-negara Muslim lainnya

CIA Diduga Dalangi Tragedi PKI

Pengamat sejarah LIPI, Dr Asvi Marwan Adam mengatakan, CIA diduga ikut terlibat dalam pembantaian G30S-PKI

Hidayatullah.com–Central Intelligence Agency (CIA) diduga berada dibalik kasus G 30 S/PKI yang meletus 1965. Tragedi tersebut dianggap rekayasa yang mengakibatkan tewasnya Jenderal Ahmad Yani dan beberapa jendral lainnya.
Banyaknya versi mengenai peristiwa naas tersebut, harus dijelaskan kepada masyarakat. Agar menjadi jelas keberadaan dan kebenarannya. Minimal penjelasan tersebut harus sudah diterima oleh para pelajar di SMA.

Demikian dinyatakan sejarawan LIPI Asvi Warman Adam dalam peluncuran novel “The Forgotten Massacre,” mengenai kisah persahabatan dan cinta ditengah tragedi G 30 S/PKI di Grand Indonesia Shoping, Jakarta, Jum’at (2/10) kemarin.

“Banyak versi mengenai terjadinya pemberontakan G 30 S/PKI, menurut pemerintah dalangnya adalah PKI. Namun, versi lain mencuat CIA muncul di belakang peristiwa itu. Amerika ikut berperan dalam kejadian tahun 65,” kata Asvi

Dugaan ini diperkuat setelah pemerintah Amerika membuka arsip negaranya setiap tahun. Ternyata ada arsip tertulis yang menyatakan keterlibatan Amerika Serikat melalui CIA.

Menurut Asvi, sebenarnya tidak hanya Amerika Serikat yang terlibat dalam kasus G 30 S/PKI, tetapi Inggris dan Australia pada saat itu juga ikut bermain untuk membantu upaya pemberantasan komunisme.

Lebih lanjut, Asvi menyatakan, ada pertemuan pada tahun 1964 di Filipina yang merumuskan skenario Amerika Serikat untuk Indonesia. Yaitu skenario supaya Indonesia tidak jatuh kepada Komunis PKI. Kalau hal itu terjadi, maka posisi Amerika yang saat itu bertempur melawan Vietnam akan semakin terjepit.

“Amerika tidak ingin Indonesia dikuasai Komunis, karena dampaknya Malaysia dan Singapura juga akan dikuasai komunis. padahal saat itu Amerika sedang berperang melawan komunis,” terang Asvi sebagaimana dilansir oleh http://www.inilah.com.

Maka skenarionya adalah memprofokasi PKI yang ditumpas oleh TNI AD dan mengakibatkan Soekarno akhirnya jatuh. Nampaknya menjadi kenyataan tahun 1965. Berhasil mencapai tujuan memang, namun gagal karena para Jendral TNI meninggal. [inl/www.hidayatullah.com]

Dokumen Penting Hubungan Nusantara dengan Khilafah

Sejarah Islam Nusantara saat ini sangat susah mendapatkan bukti otentik bahwa benar adanya bahwa Nusantara adalah wilayah ke Khalifahan Islam. Sangat susah menemukan buku-buku sejarah mengungkap hal ini seolah-olah sengaja menghilangkan fakta ini. Tapi sejarah yang benar pasti akan terungkap. Berikut bukti otentik yang dapat membuktikan hal tersebut. Bukti ini berupa surat resmi dari sultan Aceh Alauddin Mahmud Syah kepada Khalifah Abdul Aziz dari ke-khalifahan Turki Usmani, berikut isi suratnya;

“Sesuai dengan ketentuan adat istiadat kesultanan Aceh yang kami miliki dengan batas-batasnya yang dikenal dan sudah dipunyai oleh moyang kami sejak zaman dahulu serta sudah mewarisi singgasana dari ayah kepada anak dalam keadaan merdeka. Sesudah itu kami diharuskan memperoleh perlindungan Sultan Salim si penakluk dan tunduk kepada pemerintahan Ottoman dan sejak itu kami tetap berada di bawah pemerintahan Yang Mulia dan selalu bernaung di bawah bantuan kemuliaan Yang Mulia almarhum sultan Abdul Majid penguasa kita yang agung, sudah menganugerahkan kepada almarhum moyang kami sultan Alaudddin Mansursyah titah yang agung berisi perintah kekuasaan.

Kami juga mengakui bahwa penguasa Turki yang Agung merupakan penguasa dari semua penguasa Islam dan Turki merupakan penguasa tunggal dan tertinggi bagi bangsa-bangsa yang beragama Islam. Selain kepada Allah SWT, penguasa Turki adalah tempat kami menaruh kepercayaan dan hanya Yang Mulialah penolong kami. Hanya kepada Yang Mulia dan kerajaan Yang Mulialah kami meminta pertolongan rahmat Ilahi, Turkilah tongkat lambang kekuasaan kemenangan Islam untuk hidup kembali dan akhirnya hanya dengan perantaraan Yang Mulialah terdapat keyakinan hidup kembali di seluruh negeri-negeri tempat berkembangnya agama Islam. Tambahan pula kepatuhan kami kepada pemerintahan Ottoman dibuktikan dengan kenyataan, bahwa kami selalu bekerja melaksanakan perintah Yang Mulia. Bendera negeri kami, Bulan Sabit terus bersinar dan tidak serupa dengan bendera manapun dalam kekuasaan pemerintahan Ottoman; ia berkibar melindungi kami di laut dan di darat. Walaupun jarak kita berjauhan dan terdapat kesukaran perhubungan antara negeri kita namun hati kami tetap dekat sehingga kami telah menyetujui untuk mengutus seorang utusan khusus kepada Yang Mulia, yaitu Habib Abdurrahman el Zahir dan kami telah memberitahukan kepada beliau semua rencana dan keinginan kami untuk selamanya menjadi warga Yang Mulia, menjadi milik Yang Mulia dan akan menyampaikan ke seluruh negeri semua peraturan Yang Mulai.

Semoga Yang Mulai dapat mengatur segala sesuatunya sesuai dengan keinginan Yang Mulia. Selain itu kami berjanji akan menyesuaikan diri dengan keinginan siapa saja Yang Mulia utus untuk memerintah kami.

Kami memberi kuasa penuh kepada Habib Abdurrahman untuk bertindak untuk dan atas nama kami.

Yang Mulia dapat bermusyawarah dengan beliau karena kami telah mempercayakan usaha perlindungan demi kepentingan kita.

Semoga harapan kami itu tercapai. Kami yakin, bahwa Pemerintah Yang Mulia Sesungguhnya dapat melaksanakannya dan kami sendiri yakin pula,bahwa Yang Mulia akan selalu bermurah hati”.

Petikan isi surat tersebut dikutip dari Seri Informasi Aceh th.VI No.5 berjudul Surat-surat Lepas Yang Berhubungan Dengan Politik Luar Negeri Kesultanan Aceh Menjelang Perang Belanda di Aceh diterbitkan oleh Pusat Dokumentasi Dan Informasi Aceh tahun 1982 berdasarkan buku referensi dari A. Reid, ”Indonesian Diplomacy a Documentary Study of Atjehnese Foreign Policy in The Reign of Sultan Mahmud 1870-1874”, JMBRAS, vol.42, Pt.1, No.215, hal 80-81 (Terjemahan : R. Azwad).

Poin-poin penting isi surat diatas sebagai berikut :

  • Wilayah Aceh secara resmi menjadi bagian dari ke-Khalifahan Usmani sejak pemerintahan Sultan Salim (Khalifah Turki Usmani yang sangat ditakuti dan disegani sehingga digelas ”sang Penakluk” oleh Eropah abad 15 M.
  • Pengakuan penguasa semua negeri-negeri kaum Muslimin bahwa Turki Usmani adalah penguasa tunggal dunia Islam.
  • Adanya perlindungan dan bantuan militer dari Turki Usmani terhadap Aceh di laut dan di darat. Hal ini wajar karena fungsi Khalifah adalah laksana perisai pelindung ummat di setiap wilayah Islam.
  • Hukum yang berlaku di Aceh adalah hukum yang sama dilaksanakan di Turki Usmani yaitu hukum Islam.

Dari isi surat dapat disimpulkan bahwa kesultanan Aceh di Sumatera adalah bagian resmi wilayah kekuasaan ke khalifahan Islam Turki Usmani tidak terbantahkan lagi. Hal sama juga berlaku untuk daerah-daerah lain di Nusantara dimana kesultanan Islam berdiri.

Janji Allah SWT akan datangnya nubuah berdirinya ke-Khalifahan jilid 2 yang sesuai dengan manhaj kenabian adalah pasti, dan Nusantara dahulu adalah bagian resmi ke-Khalifahan Islam maka sudah sewajarnya dan seharusnya kita ummat Islam di Nusantara menyongsong hal tersebut. Ibarat kita mencari sesuatu yang hilang dan susah di cari jejaknya, kini sudah terkuak satu demi satu untuk semakin meyakinkan bahwa dakwah untuk tegaknya syariah dalam bingkai khilafah adalah suatu kenyataan dan kebenaran mutlak yang harus diyakini. Sambutlah Khilafah. Sambulah Khilafah.( A. Yusuf Pulungan, ST, MSc)