RUU Kelistrikan Disahkan, Harga Listrik Meroket

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketenagalistrikan yang akan menggantikan UU No 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan pada selasa, (8/9).

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar dan dihadiri Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, sebanyak sembilan dari 10 fraksi di DPR menyatakan persetujuannya atas RUU Ketenagalistrikan tersebut.

Fraksi yang setuju pengesahan RUU ini adalah, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Fraksi PBR, Fraksi PDS dan Fraksi Golkar, hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyatakan tidak berpendapat (abstain) atas RUU yang diajukan pemerintah sejak 22 Maret 2006.

Juru bicara Fraksi PDIP Ismayatun mengatakan, RUU memberikan peluang swasta ikut serta dalam penyediaan tenaga listrik dan adanya penerapan regionalisasi tarif. “Peluang-peluang tersebut akan mempengaruhi sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa,” katanya.

RUU yang telah disahkan DPR tersebut selanjutnya akan berlaku setelah ditandatangani Presiden. Setelah UU baru berlaku, maka UU 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan secara resmi akan dicabut.

RUU juga mengamanatkan pembuatan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan UU paling lama satu tahun sejak diundangkan. Juru bicara Fraksi PKS Zulkiflimansyah mengatakan, RUU sudah lebih komprehensif dan lebih sesuai dengan kondisi saat ini.

RUU, lanjutnya, memberi kewenangan kepada pemda lebih berperan dalam usaha penyediaan ketenagalistrikan sesuai semangat otonomi daerah.

Terkait dengan disahkannya RUU Ketenagalistrikan, ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (SPPLN) kembali berdemo di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (8/9).

Mereka menolak disahkannya RUU Ketenagalistrikan karena dianggap tidak memihak rakyat, menipu rakyat, dan hanya akan memperkaya penguasa, bahkan pengusaha meminjam uang negara sebesar Rp 120 triliun untuk penjualan PLN tersebut ke swasta.

“Itu kan undang-undang yang banyak duitnya. Ratusan miliar, beda dengan Undang Undang Tipikor, mereka memperlambat pembahasan, karena ada di antara mereka yang tersangkut korupsi. Jika disahkan UU Ketenagalistrikan ini, akan memecah usaha kelistrikan agar dapat diambil oleh berbagai perusahaan kelas dunia,” kata Ketua Umum Forum SP BUMN Strategis Ahmad Daryoko dalam orasinya yang dijaga ketat aparat kepolisian itu.

“Tidak ada jalan lain selain menolak RUU Kelistrikan yang akan disahkan pada 8 September 2009,” katanya.

Pihaknya bahkan menyatakan siap melakukan mogok nasional sebagai bukti keseriusan menolak RUU Kelistrikan yang sekarang sudah disahkan menjadi UU. (mj/www.suara-islam.com)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s