MEMPRIORITASKAN PENGGUNAAN ISTILAH ISLAMI

Salah satu dampak serangan pemikiran (ghazwul fikri) barat terhadap kaum muslimin, banyaknya tersebar istilah-istilah yang asing dalam budaya dan sejarah umat Islam, dan penggunaannya begitu meluas dalam tulisan-­tulisan. Kerancuan ini muncul disebabkan karena ketidaksadaran sebagian intelektual muslim kontemporer bahwa istilah-istilah modern itu sesungguhnya mempunyai akar yang dalam dengan pandangan (visi) khas pemikiran barat. la mempunyai makna dan konotasi lokal dan historis yang tak dapat dipisahkan dengan kondisi sosial, latar belakang sejarah dan budaya yang ada pada waktu munculnya istilah tersebut.

Misalnya saja istilah-istilah: “demokrasi”, “sosialisme”, “aristokrasi’. “diktatorisme”, “teokrasi”, “imperium”, “kanan”, “kiri”, “ideologi”, dan sebagainya.

Tampaknya banyak sekali penulis-penulis Arab dalam tulisan-tulisan mereka yang bernuansa sejarah, menggunakan istilah “demokrasi” untuk mengungkapkan konsep “syuro” yang ada dalam sistem Islam, atau sebagai term pengganti dari istilah syuro. Ini disebabkan karena cendekiawan di dunia Islam waktu itu di pangkal tahun limapuluhan tidak menemukan bahwa suatu terminologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangunan peradaban suatu masyarakat. Waktu itu mereka berada dalam posisi “membela diri”, lalu mereka ciptakan untuk setiap tema yang menarik dalam peradaban barat, padanannya dalam Islam dengan cara melakukan komparasi formalistik, tanpa mempedulikan adanya ikatan yang erat antara terminologi dengan konsep yang berakar dari realita suatu masyarakat tertentu.

Adapun arti “demokrasi” yang sesungguhnya adalah “pemerintahan rakyat untuk rakyat“. Artinya rakyat adalah sumber hukum dan kekuasaan. ­Begitu juga, demokrasi berdiri di atas dasar pemisahan agama dari Negara.


Berdasarkan prinsip ini, bahwa dalam sistem demokrasi, manusialah yang membuat sistem dalam hidup yang termasuk dalam bagian itu, “kebebasan­ kebebasan”, yaitu : kebebasan berideologi, kebebasan berpendapat, kebebasan memiliki, dan kebebasan individu.

Sedangkan sistem “syuro” dalam konsep Islami adalah sistem yang mendapatkan legalitasnya dari al-Kitab dan as-Sunnah, keduanya merupakan sumber hukum dan kekuasaan. Sebagaimana sistem inilah yang memberi mandat kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya melalui lembaga “Ahl al-Halli wal ‘Aqdi” yang melakukan konsultasi dengan pemimpin dalam masalah-masalah penting. Mereka juga memantau sejauhmana kesesuaian antara pergaulan hidup masyarakat dengan syari’at Allah dan pelaksanaan hukumnya.

Dalam Islam tidak dikenal pemisahan agama dari kehidupan. Kekuasaan hukum ada di tangan Allah dan kedaulatan terletak pada syara’. Firman Allah:


Tidak ada hukum kecuali hukum Allah.” (QS. Yusuf: 40)

Dan barangsiapa yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir.” (QS. Al-Maidah: 44)

“Demi Tuhanmu, mereka tidaklah beriman sehingga mereka mengangkatmu (ya Muhammad) sebagai hakim untuk menghukum perselisihan di antara sesama mereka, kemudian mereka tidak menemukan dalam dirinya keberatan dari apa yang engkau putuskan dan mereka berserah diri dengan sepenuhnya.” (QS. An-Nisa: 65)

Jadi Islam adalah sistem kehidupan (manhaj hayat) yang komprehensif, di atasnya berdiri semua sistem-sistem hidup; politik, sosial, dan ekonomi.


Demikian pula, dalam Islam tidak dikenal pengkultusan terhadap ‘kebebasan’ dalam konteks yang absolut seperti pada sistem demokrasi. Kebebasan dalam persepsi Islam, berakhir ketika manusia mulai menyakiti dirinya atau orang lain.

Kendatipun Islam tidak memaksa seseorang agar memeluk aqidah lslam, akan tetapi Islam tidak mentolerir seorang muslim menukar agamanya. Siapa yang keluar dari Islam, kepadanya akan dilaksanakan hukum-hukum murtad.

Tidak ditemukan dalam Islam kebebasan hak milik pribadi seperti yang dipraktekkan di barat. Karenanya tidak boleh memiliki sarana-sarana usaha yang tidak legal seperti riba, penumpukan barang (monopoli), jual-beli yang mengandung unsur penipuan, menghambur-hamburkan harta, dan lain-lain sejenisnya.

Juga tidak dijumpai dalam Islam kebebasan individual seperti yang dipahami dalam demokrasi. Untuk itu, wanita tidak boleh berjalan di jalan dalam keadaan membuka bagian tubuhnya, atau berduaan dengan lelaki asing yang bukan mahramnya, demi menjaga kesucian keluarga, dan masyarakat yang mulia dan terhormat.

Jadi, bilamana demokrasi menyalahi ketentuan Islam, seperti yang kita Iihat di atas, bagaimana mungkin sebagian peneliti/cendekiawan mengadopsi terminologi itu ke dalam sejarah Islam, sehingga menganggap bahwa sistem khilafah pada era ‘Khulafa’ al-Rasyidin’ adalah demokratis?

Kaum muslimin benar-benar terjebak dalam mengikuti orang-orang barat dalam semua hal, hingga dalam peristilahan yang berhubungan dengan peta geografis dan peta sejarah yang tidak berhubungan sama sekali dengan realita dan sejarah mereka.

Dalam konteks pemetaan geografis, mereka menyebut wilayah “Timur Dekat”, “Timur Tengah”, dan “Timur Jauh”. Penamaan ini disebabkan karena kolonialis barat menganggap dirinya berada di pusat bumi, maka peta itu diberinya nama sesuai dengan letak dimana dia berada.

Demikian pula dengan periodisasi sejarah, seperti “masa klasik”, “masa pertengahan” dan “masa modern” yang relefan dengan periode dan perubahan-perubahan sejarah yang terjadi di Eropa. Periodisasi seperti ini membuat setiap periode-periode sejarah mempunyai karakteristik dan pemahaman yang berdiri sendiri, sesuai menurut perkembangan dan perubahan pemikiran dan perubahan sosial yang terjadi di Eropa dalam setiap fase-fasenya. Padahal kondisi sejarah Islam berada jauh dari perubahan­-perubahan itu, karena sejarah Islam, dengan sistem, nilai dan prinsip­prinsipnya merupakan suatu rangkaian yang tidak berubah karena perubahan zaman, negara dan pemerintah yang berkuasa. la merupakan catatan sejarah dari sebuah umat yang memiliki aqidah yang sama dan prinsip yang mapan. tidak tunduk pada perubahan.

Sehubungan dengan metode interaksi dengan istilah-istilah modern, Prof Akram Dhiya al-` Umari, pakar sejarah, berkomentar (Muqaddimah al-Mujtama’ al-Madani fi ‘ahdi al-Nubuwwah, hal. 23):

“Pemakaian istilah-istilah syar’i (sah) adalah suatu hal yang amat penting dalam penulisan sejarah Islam dalam kerangka konsep Islam yang berlandaskan kepada al-Qur’an dan Sunnah. Sebab istilah-istilah tersebut mempunyai makna yang jelas dan definitif. Juga dikarenakan istilah itu merupakan parameter yang sah, yang amat berharga dalam menimbang peiaku dan peristiwanya. AI-Qur’an membagi manusia menjadi tiga bagian ; “mu’min“, “kafir“dan “munafiq“. Sifat­-sifat dari ketiga jenis ini telah dibatasi, mapan, dan detail yang tidak dapat dipermainkan. Oleh karena itu, seharusnyalah kita tidak meninggalkan pembagian ini dan menggantinya dengan istilah-istilah yang tumbuh di kalangan non Islam seperti menyebut seseorang dengan klaim “kanan“, “kiri” atau sebutan-sebutan lainnya yang tak sah, tidak detail (mengambang) dan tidak definitif.

Demikian pula dalam menghukum perbuatan dan proyek peradaban. maka seyogyanya kita gunakan istilah-istilah syar’i (legitimate), seperti “baik­ (khayr), “buruk” (syarr), “benar” (al-haq), “bathil“, “adil“, dan “zalim“­ sebagaimana yang ditetapkan oleh syara`. Tidak sepantasnya digunakan istilah-istilah yang mengacu pada parameter pemikiran barat, seperti “modernis” dan “tradisionalis“.

Sebagian penulis telah terperangkap dalam penggunaan istilah dan gelar yang tidak didapatkan dalam “kamus Islam”. Ini mengandung bahaya yang mengancam bakal larutnya dalam pemikiran Jahily dan tenggelam di tengah perselisihan yang dapat menghilangkan identitas kita yang asli.”

2 responses to “MEMPRIORITASKAN PENGGUNAAN ISTILAH ISLAMI

  1. Salam Ukhuwah KMM STKS Bandung

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s