Di Bawah Bayang-bayang Kehancuran

Pemilu 2009 semakin membuktikan betapa sistem demokrasi adalah sistem yang kolutif, manipulatif, bobrok dan bejat. Cita-cita reformasi yang diharapkan akan mampu mencegah laju Indonesia menuju Negara Gagal ternyata hanya impian semu. Masihkah ada harapan?

Kata sahibul hikayat, pemilihan umum adalah pesta demokrasi. Konon, general election adalah cara paling absah untuk membangun pemerintahan yang kredibel. Karena itu seluruh rakyat di segenap penjuru tanah air perlu dikerahkan untuk ikut serta, terlibat, dan berperan aktif dalam pesta lima tahun sekali ini. Semua pemimpin politik, pakar dan penganjur demokrasi terus menggembor-gemborkan tentang urgensi pemilu, tentang perlunya memilih pemimpin yang terpercaya, juga tentang pentingnya memiliki wakil rakyat yang mau mendengar aspirasi rakyat, serta menjadi penyambung lidah mereka.

Kabarnya pemilu digelar untuk kemaslahatan rakyat. Karena itu pemilu digambarkan sebagai jaminan untuk melanjutkan kelangsungan hidup bangsa. Konon, pesta demokrasi adalah jembatan untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera, karena dalam pemilu itulah kekuasaan dipergilirkan dari rezim satu ke rezim berikutnya. Semua bicara, semua berkomentar, semua menimpali, tentang betapa pentingnya ini, betapa krusialnya itu, dan betapa perlunya anu. Jika perlu, rakyat ditakut-takuti dengan ancaman beleid agar mereka tidak terpikat pada hantu Golongan Putih.

Tapi biasanya mitos-mitos demokrasi itu hanya berlaku menjelang pemilu. Jualan tentang pentingnya pesta demokrasi, jaminan tentang kesejahteraan rakyat dan pentingnya menyerap aspirasi masyarakat justru mulai meredup ketika pesta usai. Seperti pada galibnya pesta-pesta lain, pesta demokrasi pun hanya menyisakan sampah. Kini, tinggal piring-piring kotor, sisa-sisa makanan, taplak meja dan serbet makan centang-perenang belepotan kuah yang masih tersisa. Tinggal seksi dapur yang kini sibuk berbenah, mencuci piring kotor dan merapikan panggung pesta.

Lalu di mana rakyat?

Hmm… mohon maaf, lagi-lagi rakyat kembali tertipu. Mereka, 250 juta Warga Negara Indonesia sebenarnya tidak ikut bergabung di panggung pesta utama. Mereka ternyata hanya sekadar menjadi penonton kelas kambing yang sudah bungah disuguhi ingar-bingar musik ndangdut, sudah senang disalami dengan angpau sekadarnya, atau bahkan sudah gembira hanya dengan uang bensin untuk muter-muter keliling kota. Bolehlah mereka ikut pesta sejenak, bisalah mereka ikut makan sebentar, tapi menunya cukup permen BLT atau sekotak nasi bungkus bertabur kecap janji kosong.

Lalu ke mana hidangan utamanya?

Oohh… semua sudah diatur, Pak! Steak tenderloin yang empuk, harum dan lezat, serta anggur putih itu jatah pemenang pemilu. Semur lidah dan otak sapi untuk punggawa hukum yang akan mengesahkan hasil pemilu. T-bone steak dan kikil itu jatah tim sukses yang sudah susah payah memoles performance para kandidat dengan bedak dan gincu tebal. Ayam panggang, schootle dan daging kambing masak rica-rica, khusus untuk aparat keamanan dan intelijen yang telah kecapean mengamankan proses pemilu sejak berbulan-bulan lalu, hingga agak melupakan tugas utamanya. Epetizer dan hidangan akhir pencuci mulut? Jangan ditanya lagi! Tentu saja semua sudah habis mereka santap.

Adapun steak daging masak setengah matang, daging jeroan dan hati rusa yang maknyus serta anggur merah yang melimpah itu, semua hidangan khusus untuk semua cukong, taipan, dan para penyandang dana. Sebab, mereka sudah keluar duit banyak untuk menalangi semua biaya operasional para kandidat. Sinyo-sinyo bule yang duduk di pojok pun ikut kebagian steak salmon yang gurih, kaviar yang lezat, serta sampanye yang muncrat. Sebab, mereka sudah sangat berjasa sebagai konsultan pemilu, liaison officer negara-negara sahabat, dan simbol pengakuan negara-negara donor, terutama tetangga kita Paman Sam.

Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah

Tak ada yang berani membantah bahwa pemilu 2009 adalah pemilu terburuk pasca Reformasi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pemilu ini adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Kalaupun di jaman Orde Baru juga banyak masalah dan kecurangan sistematis yang direkayasa penguasa Orde Baru, pemilu 2009 ini tak jauh beda. Bahkan dampaknya kini lebih terasa karena pemilu kali ini digelar di jaman internet, ketika banyak mata mulai melek, peralatan informasi sudah sedemikian maju, sementara rakyat pun mulai sadar politik.

Jika dibandingkan dengan Pemilu 1955, pemilu kali ini jelas kalah jauh. Padahal ketika itu baru sepuluh tahun Indonesia merdeka, sementara mayoritas rakyat Indonesia masih banyak yang buta aksara dan angka. Partai-partai peserta pemilu saat itu pun melebihi jumlah peserta pemilu saat ini. Namun, semua bisa berjalan lancar, guyub, aman, damai dan jauuhhh dari rekayasa. Padahal, saat itu tangan-tangan Amerika Serikat pun sudah ingin ikut bermain dalam pemilu pertama dalam sejarah Republik ini. “Pemilu 1955 adalah pemilu paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia,” kata Indonesianis Herbert Feith dalam bukunya.

Dibandingkan dengan dua kali pemilu di masa Reformasi saat BJ Habibie dan Megawati berkuasa, kualitas pemilu ini pun nyungsep jauh. Padahal, peserta pemilunya sama banyaknya dengan pemilu kali ini. Peralatan pendukung pemilu masih sama, materi orang-orangnya pun tak jauh berbeda. Hampir semua pemain kunci dalam pemilu kali ini adalah muka-muka lama yang sudah beredar pada dua pemilu sebelumnya. Kalaupun ada muka-muka baru, rata-rata mereka anak, cucu, menantu, dan keponakan tokoh-tokoh old crack yang sudah mulai senja usia.

Barangkali hanya pemilu 1971 yang masih terlampau parah jika dibandingkan dengan pemilu 2009. Maklumlah, saat itu rekayasa begitu nyata, represi dan tekanan fisik sangat jelas, sementara tentara mengobrak-abrik kekuatan lawan. Tapi saat itu pembenaran juga ada. “Waktu itu kan habis G 30 S/PKI, jadi Pak Harto dan Orde Baru berupaya membendung Komunis dan sisa-sisa kekuatan Bung Karno untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata almarhum mantan Menteri Dalam Negeri Rudini di masa Reformasi sepuluh tahun lalu.

Maka tidak terlalu berlebihan jika pemilu kali ini dikatakan sejajar dengan pemilu 1977 dan 1982 ketika Soeharto dengan buldozer politiknya meratakan jalan untuk berkuasa. Soeharto memakai tangan kekuatan politik baru bernama Golkar untuk meraih legitimasi politik. Birokrasi dirancang untuk mendukung dirinya. Operasi intelejen digalang untuk mengkerdilkan partai-partai lain, merekayasa dukungan rakyat, dan mempengaruhi masyarakat. Bahkan saat itu media disihir dengan pernyataan-pernyataan yang ambigu, multi-tafsir, namun mengundang  ancaman.

Semua peristiwa di masa itu nyaris sama dengan yang terjadi dalam pemilu kali ini. Saat ini sang Presiden ingin berkuasa lagi dengan memakai kendaraan politik Partai Demokrat. Birokrasi jelas berpihak kepada incumbent. Operasi intelejen, injak kaki dan intimidasi bahkan tak hanya digelar intel. Polisi, Kejaksaan, Birokrasi dan tim sukses pun bisa menggelar dengan modal duit tak berseri. Kali ini, media pun disihir dengan gimmick di depan kamera, kesan sebagai orang yang dizhalimi, serta pencitraan sebagai pribadi yang sempurna.

Penilaian tentang buruknya pemilu 2009 ini bukan sekadar bualan. Sebab tampak jelas betapa pemilu kali ini dibayangi berbagai kekisruhan, kesalahan, dan keteledoran yang sulit untuk dikatakan tidak disengaja. Gejalanya terindera, meski masih harus dibuktikan lagi dengan data dan pengakuan pelakunya. Walhasil, pemilu akhirnya berlangsung dengan gincu dan bedak tebal untuk menutupi kebobrokannya yang semakin terungkap dari hari ke hari. “Masa’ hari gene masih banyak rekayasa dan kecurangan,” kata anak muda gaul jaman sekarang.

Berbagai Skandal Pemilu

Skandal paling spektakuler dalam pemilu kali ini bernama Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kejanggalan seputar DPT ini sudah tampak menjelang Pemilu Legislatif, dan mengundang protes berbagai LSM dan partai-partai yang baru sadar masalah menjelang pertempuran. Daftar yang disusun dan disahkan KPU ini diperoleh Departemen Dalam Negeri. Sebab Departemen inilah lembaga yang punya data lengkap dan paling berkompeten soal kependudukan. Bahkan semua data Pemilihan Kepala Daerah dilaporkan, tercatat, dan disimpan di sana.

Namun data yang diberikan kepada KPU itu ternyata bermasalah. Banyak nama ganda tercantum dalam daftar baik dalam satu daerah pemilian maupun di daerah pemilihan yang berbeda. Siti Hardijanti Rukmana, alias Mbak Tutut, anak sulung mantan presiden Soeharto yang terkenal itu bisa sampai tercantum di daftar DPT untuk kelurahan Menteng hingga dua kali. Saudara-saudara Tutut, masing-masing Sigit Harjojudanto, Siti Hedijati Hariadi, dan beberapa anak mereka pun tercantum hingga dua tiga kali, sementara banyak nama yang malah tidak tercantum sama-sekali dalam daftar-daftar itu. “Aku ora ngerti loh,” ujarnya.

Di tempat lain, banyak ditemukan kasus anak-anak di bawah umur yang masuk daftar pemilih. Begitu pula dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia beberapa bulan sebelum pemutakhiran DPT maupun DPS. Beberapa orang yang cukup terkenal seperti almarhumah Kastian Indriawati, isteri Ketua MPR Hidayat Nurwahid pun masih dicantumkan dalam daftar. “Saya juga tidak tahu mengapa masih tercantum, padahal saya sudah memberitahukan,” kata Hidayat.

Kenyataan ini tentu sangat aneh karena saat pilkada, daftar pemilih justru tersusun rapi, semua pemilih yang berhak terdaftar sementara yang tidak berhak tak tercantum. Yang lebih aneh lagi, KPU terkesan merahasiakan DPS dan DPT. Mereka pun enggan berkomentar ketika masalah ini muncul. Tapi ketika berbagai kasus merebak, dan partai-partai mulai menyadari kegawatan masalah ini, barulah KPU berjanji menyelesaikannya. Tapi rupanya janji tinggal janji. DPT untuk pemilihan legislatif praktis belum diperbaiki, sementara DPT pemilu presiden baru beberapa juta direvisi. Alasannya? “Waktu terlalu singkat,” kata Ketua KPU Hafidz Anshori.

Belakangan berbagai temuan mulai terungkap. Pemuda Patriot Jawa Timur menemukan pemilih fiktif setelah menelusuri DPT berupa salinan dari 38 kabupaten/ kota di Jatim. Dari penelusuran itu, ditemukan 2.220.796 DPT fiktif! “Ini valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Kami siap beradu data dengan KPU Jatim,” kata Ketua Tim Pemuda Patriot Jawa Timur, La Nyalla M Mattalitti. Modus DPT fiktif yang ditemukan di antaranya nomor induk kependudukan (NIK) ganda, yaitu NIK sama dengan nama dan TPS berbeda, kemudian NIK dan nama sama tapi TPS berbeda, NIK dan nama TPS sama tapi nomor urutnya berbeda.

Salinan DPT itu diperoleh tim Pemuda Patriot melalui sumber-sumber internal di KPUD 33 kabupaten/kota. “Semua soft copy didapat lewat ‘pintu belakang’ karena kalau meminta DPT secara resmi, sudah pasti KPUD tidak mau mengeluarkannya,” katanya. Meski kurang dari 10 persen dari total jumlah pemilih di Jawa Timur yang tercantum di DPT, 29,7 juta jiwa, namun jika angka yang sama terjadi di 33 profinsi, paling tidak minimal 50 juta jiwa warga tidak tercantum dalam DPT. Data ini pula yang digugat tim pasangan presiden Megawati – Prabowo dua hari menjelang pemilihan presiden.

Mantan calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa kecurangan pada Pemilu 2009 sungguh luar biasa. Sebab, jutaan pemilih dipaksa menjadi golput karena tidak masuk dalam DPT. Kasus kekacauan DPT itu sama persis dengan kasus Pemilihan Gubernur Jawa Timur Satu setengah tahun lalu. Bahkan diduga Pemilihan Gubernur itu adalah sarana latihan sebelum dikembangkan dalam Pemilu 2009 ini. “Pemilih itu bagian penting dari Pemilu. Kalau pemilihnya nggak jelas, berarti demokrasi kita sudah hancur,” ujarnya April lalu.

Menurut mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid itu, kasus DPT dan sistematisnya kecurangan yang terjadi menjadi bukti nyata bahwa Orde Baru ternyata lebih baik dari pada Orde Reformasi. Alasannya, pada saat Orde Baru dulu, UU tidak mencantumkan asas jujur dan adil dalam Pemilu. Artinya Orde Baru sadar bahwa dia tidak akan bisa jurdil, sehingga hanya memakai azas luber. “Lah, saat ini pakai luber dan jurdil, tapi kenyataannya tak ada kejujuran dan keadilan,” ujarnya.

Skandal terbesar ke dua dalam pemilu kali ini adalah penggunaan uang negara untuk alat politik yang sangat efektif. Dukungan rakyat ternyata berhasil diraup dengan memakai anggaran negara. Lihatlah, betapa baik hatinya pemerintah Yudhoyono yang rajin menggelontorkan program bantuan langsung tunai (BLT), program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, kenaikan tunjangan dan pemberian gaji ketigabelas untuk para pegawai negeri, serta bantuan-bantuan keuangan untuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya.

Awalnya para pengamat menganggap program-program itu semata untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang kian terpuruk. Namun lama-kelamaan tanda tanya itu makin membesar. Entah karena angin apa, SBY dan tim ekonominya yang konon sangat ketat dalam urusan bujet mendadak jadi sinterklas yang begitu baik hati menebar rupiah untuk rakyatnya. Entah mengapa tim ekonomi SBY yang suka main pangkas anggaran subsidi untuk rakyat kini tutup mata dengan pemberian BLT yang awalnya disebut sebagai kompensasi kenaikan BBM.

Anehnya, perubahan sikap itu, dari pelit ke royal, terjadi hanya sekitar 6 bulan sebelum pemilu. Maka baru belakangan, para politisi baru sadar, bahwa BLT dan berbagai kucuran rupiah langsung ke rakyat adalah kunci utama kesuksesan SBY. Padahal, BLT dan sebangsanya itu, sebenarnya hanya turunan program serupa yang diterapkan di Brazil oleh Presiden Lula da Silva. Di Brazil, BLT disebut sebagai Bolsa Familia. Program ini dilaksanakan pula di 23 negara berkembang, terutama di negara yang sedang menyongsong pemilu. Dengan program BLT ala Brazil itu Lula da Silva menang dalam pemilu 2006, dan terpilih untuk kedua kalinya.

Skandal ketiga adalah operasi intelijen, injak kaki dan pengkondisian yang digelar tim sukses incumbent untuk memenangkan pemilu. Beberapa media telah mengungkapkan betapa tim sukses Demokrat telah mengarahkan masyarakat untuk tidak memilih partai-partai saingan maupun sosok calon presiden seperti yang dilaporkan tabloid Indonesia Monitor, sementara Majalah Tempo mengendus tentang masuknya tim alfa ke masyarakat dengan memanfaatkan krisis seperti krisis pupuk beberapa waktu lalu.

Adapun sumber Suara Islam menceritakan bahwa tim sukses incumbent juga bergerak dengan cara injak kaki. Tak hanya pada para tokoh yang dianggap bermasalah, para pejabat dan birokrat di daerah pun di tak luput dari cara ini. Biasanya, mereka akan diminta untuk tidak mendukung partai atau calon lain, atau minimal netral. “Jika tidak, berbagai kasus penyimpangan yang dilakukan tokoh-tokoh itu akan dibawa ke meja hijau,” kata sumber tadi, yang juga pejabat di sebuah departemen di Jakarta.

Bahkan, menurut sumber tadi, tak hanya tim sukses incumbent yang partikelir yang main injak seperti itu. Aparat kejaksaan, polisi dan intelijen pun ikut-ikutan bergerak untuk mengamankan dukungan kepada sang incumbent. Karena itu, tak heran jika Wakil Presiden Jusuf Kalla menyentil performance aparat yang dianggapnya kecolongan saat terjadi pemboman di Hotel Ritz Charlton dan JW Marriott, 17 Juli lalu. “Soalnya aparat malah sibuk dengan urusan pemilu, bukan untuk mengamankan situasi,” ujar Kalla saat itu.

Anehnya, justru kegiatan-kegiatan semacam operasi intelijen, dwi fungsi ABRI maupun kegiatan aparat dan birokrasi di bidang politik, serta keberpihakan mereka kepada partai politik tertentu adalah gtema-tema yang dulu selalu digembor-gemborkan di mana awal reformasi.  Lebih anehnya lagi, dulu SBY-lah yang ditunjuk Panglima TNI waktu itu, Jenderal Wiranto untuk mengawal reformasi TNI. “Saya juga tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi,” kata Wiranto dalam sebuah diskusi di Jakarta pasca Pemilu Legislatif.

Masihkah Kita Percaya?

Semula para tokoh dan penganjur demokrasi sangat berharap agar Pemilu 2009 menjadi momentum krusial untuk membuat perubahan mendasar dalam manajemen pengelolaan negara. Pemilu 2009 bahkan diharapkan bisa mencegah Indonesia semakin terpuruk dan menjadi negara gagal (failed state). “Siapa pun presiden yang dipilih rakyat dalam Pemilu 2009 harus berani merombak ‘mindset’ dan sistem pengelolaan negara secara radikal,” kata Ketua Dewan Pendiri Entrepreneurial State 2020 Institute of Research, Effendi Siradjuddin beberapa waktu lalu.

Maklumlah, pada 2007 Indonesia sudah masuk dalam daftar 60 negara gagal versi majalah Foreign Policy. Negara gagal dicirikan oleh kesulitan negara dalam mencapai target memenuhi kebutuhan penduduk, ekonomi tak berjalan normal, inflasi yang tinggi, kualitas kesehatan buruk, sistem pendidikan terabaikan, juga maraknya korupsi. Satu tahap setelah negara gagal adalah negara runtuh (collapse states).

Namun apa yang terjadi di panggung pesta demokrasi 2009 justru semakin menampakkan bahwa Indonesia justru tengah melangkah mundur menuju ke jurang kehancuran. Apa yang terjadi beberapa puluh tahun lalu, kini terulang lagi. Apa yang dulu ramai-ramai dicaci-maki kini justru terjadi lagi. Apa yang dulu dikecam dan dilecehkan ketika dilakukan rezim Orde Baru kini justru dilakukan dan malah lebih parah lagi.

Anehnya, semua itu justru terjadi dalam kerangka jargon demokrasi yang selalu diagung-agungkan masyarakat yang mengaku modern. Gejala kerusakan sistem yang dulu bernama demokrasi pancasila, kini tampak pula dalam sistem demokrasi pasca reformasi. Maka makin jelaslah bahwa demokrasi dan segala tata caranya hanyalah alat untuk mencapai kekuasaan, tanpa peduli aturan, tanpa peduli undang-undang yang berlaku. Justru peraturan dan undang-undang itu dibuat untuk melegalkan syahwat berkuasa.

Lalu, masihkah kita akan berharap pada sistem yang bobrok ini?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s