BENARKAH TIPIS BEDA ANTARA PARTAI ISLAM DAN PARTAI NASIONALIS, Adakah keterkaitan dengan Fatwa MUI tentang Sekularisme?

Menjelang Pemilu 9 April 2009 muncul isu politik baru di media Indonesia yakni tentang skala perbedaan antara Partai Islam dan Partai Nasionalis. Bagaimana bisa muncul topik seperti itu tidak jelas sumbernya, namun sepertinya ada pengarahan terselubung bahwa beda tersebut TIPIS atau TIDAK BESAR, termasuk katanya pendapat beberapa pimpinan parpol Islam yang dipilih oleh media. Tidak satupun pendapat yang menyatakan bahwa beda tersebut BESAR diberitakan. Apa benar perbedaan antara Parpol Islam dan Nasionalis itu tipis? Siapa pula yang diuntungkan isu itu dan bahaya apa yang tersembunyi di dalamnya?

Partai Islam sering didefinisikan sebagai Partai yang berazas Islam seperti PBB, PKS, PPP, dll dan Partai yang lahir dari komunitas muslim seperti PKB dan PAN walau tidak berazas Islam. Sedang Partai Nasionalis diasosisikan partai diluar kedua kelompok tersebut, seperti misalnya Partai Golkar, PDIP, Hanura, Gerindra, PDP, Pelopor dll yang umumnya berasas Pancasila. Asosiasi Partai Islam dan Partai Nasionalis seperti itu jelas keliru sehingga bisa menyesatkan karena tidak dikaitkan arah orientasi politik kedua kelompok partai tersebut. Orang lalu berpikir bahwa Partai Islam itu partai yang tidak nasionalis sedang Partai Nasionalis itu partai yang tidak terkait dengan umat Islam. Benarkah asosiasi seperti itu? Apakah asosiasi yang dibangun ke arah itu lalu menguntung bangsa Indonesia?

Istilah Partai Nasionalis itu sendiri BIAS, memberi nuansa bahwa partai (partai-partai) tersebut memiliki komitmen hebat terhadap kepentingan nasional secara keseluruhan, memiliki kepedulian besar terhadap kemajuan bangsa, tidak peduli apa suku, ras, dan agama yang dianut oleh penduduk. Sebaliknya nuansa Partai Islam, khususnya Partai yang berazas Islam, adalah Partai yang sepertinya memiliki komitmen hanya untuk kepentingan umat Islam, tidak memiliki kepedulian pada bangsa secara keseluruhan yang plural atau majemuk itu. Dengan istilah keren (yang pernah dipopulerkan di negeri ini) Partai Islam itu Partai Sektarian, mementingkan kelompok Islam nya sendiri. Bukankah nuansa seperti itu yang ingin diciptakan dengan dikhotomi kedua penamaan tersebut? Maka umat dan rakyat pun lalu termakan oleh propaganda tersembunyi semacam itu. Kini mudah ditebak siapa yang diuntungkan dengan isu politik tersebut. Bagaimana sesungguhnya duduk masalah yang benar dan rasional? Mari diperhatikan prinsip hidup berbudaya berikut ini.

Setiap partai politik yang didirikan di manapun tentu memiliki orientasi untuk menjadi penguasa negara. Di saat berkuasa maka partai itu tentu memiliki misi membangun negeri agar negeri itu menjadi negeri yang maju dan jaya. Setiap negara tentu penduduknya heterogen, khususnya dalam hal agama yang dipeluknya. Tidak ada satupun negara di dunia yang semua penduduknya memeluk satu agama saja. Maka tidak mungkin ada Partai Politik yang bermisi hanya akan memajukan sekelompok penduduk yang memeluk agama tertentu saja di negeri itu. Ungkapan Partai yang sektarian itu adalah ungkapan yang bodoh dan menipu, tentu untuk kepentingan tertentu dan tersembunyi dari pihak penuduh. Rakyat dan umat harus waspada terhadap slogan dan jargon semacam ini. Nah, karena semua partai politik itu memiliki komitmen untuk memajukan bangsa secara keseluruhan maka tentu semua partai politik di Indonesia adalah PARTAI NASIONALIS. Lalu apa beda antara partai-partai yang jumlahnya begitu banyak di negeri ini?

Pada dasarnya setiap orang itu memiliki cara pandang tersendiri tentang hakekat apa yang disebut sebagai kemajuan bangsa dan bagaimana cara (metoda) untuk mencapainya. Kemudian bertemulah sejumlah orang yang memiliki pendapat yang sama atau hampir sama tentang itu dan membuat sebuah kelompok politik yang disebut partai politik. Perbedaan cara pandang tentang bagaimana membuat sebuah bangsa itu menjadi bangsa maju dan jaya bisa bersifat amat signifikan atau bisa hanya beda tipis-tipis saja. Berbeda dalam hal cara yang amat signifikan atau beda yang besar itu lalu disebut sebagai berbeda ideologi. Di sinilah lalu muncul adanya berbagai macam perbedaan ideologi politik di dunia.

Khusus untuk kasus di Indonesia dikenal ada 2 (dua) ideologi yang jelas berbeda secara signifikan dan terus bersaing di negeri ini, yakni ideologi Islam dan ideologi Sekuler. Ideologi Islam bermaksud membawa bangsa Indonesia secara keseluruhan (apapun suku, ras, dan agama yang dipeluk penduduk) menjadi bangsa maju dan jaya dengan METODA SOSIAL-POLITIK yang diajarkan Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasulullah saat menjadi Kepala Negara Madinah. Sedang di pihak lain ada yang berpendapat akan membawa bangsa Indonesia secara keseluruhan (apapun suku, ras, dan agama yang dipeluk penduduk) menjadi bangsa maju dan jaya dengan METODA SOSIAL-POLITIK yang ditemukan dan dikembangkan oleh kemampuan manusiawi, seperti kapitalisme, komunisme, sosialisme, dan berbagai variasi lain. Ideologi kedua ini disebut sebagai Idelogi Sekuler, karena meninggalkan/mengabaikan tuntunan sosial-politik dari tuhan. Maka kini menjadi jelas bahwa di negeri ini ada dua kelompok besar partai politik, yakni Partai Islam yang mendukung ideologi Islam, dan Partai Sekuler yang mendukung ideologi Sekuler. Karena keduanya memiliki komitmen untuk memajukan bangsa Indonesia secara keseluruhan (artinya berciri nasionalis) maka seharusnya kelompok tersebut disebut sebagai Partai Islam Nasionalis dan Partai Sekuler Nasionalis, bukan Partai Islam dan Partai Nasionalis.

Dilihat dari sisi aqidah Islam, setiap upaya meninggalkan perintah Allah swt dalam berbuat di dunia jelas berarti haram. MUI memfatwakan bahwa faham Sekularisme (meninggalkan tuntunan Sosial-Politik dari Allah SWT dalam proses kehidupan berbangsa-bernegara) itu faham sesat. Maka umat Islam Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa ini sungguh berisiko dimurkai oleh Allah swt jika menganut ideologi sekuler. Murka Allah bisa dalam dua dimensi, yakni di akherat akan menerima adzab pedih (tentu bersifat individual), dan di dunia sebagai sebuah sistem sosial akan selalu ditimpa keterpurukan masyarakat dan krisis sosial multi dimensi. Fatwa MUI yang mengharamkan memilih pemimpin yang tidak sesuai dengan kriteria Islam yakni beriman, bertaqwa, jujur, amanah, fathonah, dan tabligh juga menegaskan pentingnya umat Islam Indonesia menjaga diri, keluarga, dan masyarakatnya agar tidak terjerumus dalam kesesatan yang nyata.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s