ILUSI DEMOKRASI

Menarik sekali membaca dua tulisan dalam wacana publik Radar Banten (5/1) tentang demokrasi yang disampaikan oleh Kacung Marijan dan Yuanita Utami. Keterkaitan antara demokrasi dan kesejahteraan serta proses ‘pembelajaran’ masyarakat Indonesia dalam memahami dan menerapkan demokrasi memang kajian yang cukup menggelitik. Namun bagi saya, patut dikritisi.
Sudah 3 tahun ini saya belajar tentang demokrasi, menghayati dan mencoba memahami, Melihat fakta, juga melakukan beberapa riset kecil. Namun dalam proses pembelajaran tersebut, hanya satu kesimpulan saya tentang demokrasi, “demokrasi hanya ilusi”! persis seperti apa yang dituliskan Zaim Saidi dalam bukunya “Ilusi Demokrasi”. Bagi saya, kesenjangan teori dan fakta tentang demokrasi sangat jauh, juga ada ranah di mana demokrasi menjadi sesuatu yang dipaksakan dan menjadi wajib. Seolah-olah, jika ada orang yang tidak memilih demokrasi, maka orang tersebut berdosa dan tidak waras. Dan tidak harus tidak, orang tersebut harus menerima demokrasi. Contoh: Irak.
Absurditas Demokrasi
Pertama, jauh-jauh hari sebelumnya Plato (429 – 347SM) memang tidak yakin dengan konsep demokrasi yang dicetuskannya. Bahkan ia mewanti-wanti bahwa demokrasi memiliki banyak sekali sisi lemah yang cukup membahayakan. -dengan kata lain bukan sebuah sistem sempurna yang baik bila diterapkan-. Plato menyebutkan empat kelemahan demokrasi, diantaranya pemimpin biasanya dipilih dan diikuti karena faktor-faktor nonesensial seperti kepintaran pidato, kekayaan, dan latar belakang keluarga. Plato memimpikan munculnya “orang-orang paling bijak” sebagai pemimpin ideal di suatu negara. Orang-orang paling bijak dalam sesuatu akan menangani persoalan manusia dengan akal dan kearifan yang dihasilkan dari dunia gagasan yang kekal dan sempurna.
Penyair terkenal Muhammad Iqbal juga sering melontarkan kritik terhadap konsep pemerintahan yang menyerahkan keputusannya kepada massa yang berpikiran rendah. Kata Iqbal, bagaimanapun para semut tidak akan mampu melampaui kepintaran seorang Sulaiman. Ia mengajak meninggalkan metode demokrasi sebab pemikiran manusia tidak akan keluar dari 200 keledai.
Kedua, demokrasi adalah pemerintahan dengan kedaulatan rakyat (Abraham lincolin). Berbicara tentang kedaulatan rakyat, maka hari ini kita tidak akan menemukan satu negara pun yang memang ideal dalam menerapkan demokrasi atau istilah lainnya ‘nurut sama rakyat’. Amerika serikat, sebagai pengusung dan punggawa utama demokrasi apakah pernah mendengar jutaan rakyatnya menjerit agar menghentikan perang di Irak dan Afghanistan? Apakah Malaysia tetap membiarkan kelompok oposisi untuk berdemonstrasi dengan tenang dalam menolak berbagai kebijakan dalam negeri Malaysia saat ini. Apakah Indonesia pun mendengar rakyaknya menjerit menolak kenaikan BBM yang begitu fantastis pada 2005 yang lalu (semoga tidak naik lagi untuk kedepan). Apakah Inggris, Australia dan Prancis? Saya katakan tidak!
Bahkan PBB pun sebagai lembaga perdamaian dunia menerapkan aristokratik sejak awal (24 Oktober 1945) dalam lembaganya, yaitu di mana kekuasaan PBB hanya diberikan kepada beberapa buah negara yang dikenal sebagai “The Big Five” (AS, Rusia, Prancis, Inggris, Cina). Kelima negara inilah yang mendapatkan hak istimewa berupa hak ‘Veto’ (dari bahasa latin, veto’ artinya saya melarang). Lima negara ini merupakan anggota tetap dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Sisanya, 10 negara, dipilih setiap dua tahun oleh Majelis Umum PBB.
Ketiga, demokrasi adalah kebebasan. Seperti yang dikatakan Huntington dalam bukunya The Third Wave of Democratization, ‘jika anda menginginkan demokratisasi, maka perjuangkanlah kebebasan individu’.
Menurut guru saya, (ketika itu kami sedang kuliah dasar ilmu politik), demokrasi merupakan salah satu cabang dari dua cabang yang dihasilkan oleh liberalisme. Saudaranya dari cabangnya itu tidak lain adalah kapitalisme. Artinya, ada kaitan yang sangat erat antara kapitalisme, liberalisme, dan demokrasi. Demokrasi tanpa kapitalisme adalah mustahil dan liberalisme tanpa kapitalisme juga adalah sesuatu yang tidak masuk akal begitupun sebaliknya. dan hal ini faktanya memang sedang terjadi.
Dan hari ini pula, atas nama demokrasi seluruh kekayaan alam di tanah air kita boleh dikeruk dan dimiliki oleh asing. Mengapa? Ya karena prasyarat demokrasi tadi tentang kebebasan; kita sangat menjunjung tinggi kebebasan seseorang dalam berkepemilikan. Seseorang atau badan boleh saja memiliki segala sesuatu yang ada di Indonesia, selagi mereka punya duit
Konteks dalam pilkada atau dalam hal lain sebagainya, saya pun sependapat bahwa rakyat semakin cerdas. Tapi selain itu, rakyat juga semakin tidak percaya dengan pemimpinnya. terbukti dengan survey dari LSI yang mengatakan bahwa 50% lebih ternyata rakyat Indonesia memilih abstain dalam pilkada. Dan juga tidak ada bukti bahwa memilih atau tidak memilihnya rakyat pada satu pilihan menjadi hukuman bagi penguasa yang tidak memiliki performance yang bagus.
Semua hal ini membuktikan kepada kita semua bahwa demokrasi merupakan hal yang semu, utopis dan hanya menjadi alat dari kapitalisme untuk mencengkramkan ideologi sedalam-dalamnya. Karena demokrasi tidak hanya berbicara sekedar transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dsb. Demokrasi juga tidak hanya berbicara masalah pilihan rakyat. Demokrasi merupakan salah satu bagian dari sebuah sistem besar di dunia yang saat ini mengintip dan mengancam kebudayaan serta sumber daya alam di Indonesia, yaitu kapitalisme.

Presiden Turki Sandingkan Islam dan Demokrasi

Presiden Turki, Abdullah Gul, mengatakan Indonesia dan Turki mempunyai tanggung jawab mempromosikan dan menyosialisasikan demokrasi dan Islam. Sebab, Indonesia dan Turki merupakan negara demokratis dan berpenduduk mayoritas Muslim.
“Sebagai negara yang mempunyai background Islam dan mengimplementasikan demokrasi, kita punya kewajiban moral dan politik untuk mengajak negara-negara Muslim lainnya,” kata Abdullah Gul dalam pertemuan dengan delegasi DPR-RI di Istana Kepresidenan Cankaya, Ankara, Kamis (27/5). Delegasi DPR-RI dipimpin Ketua DPR, Marzuki Alie, Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP), Hidayat Nur Wahid; Sidharto Danusubroto (wakil ketua BKSAP); M Najib, wakil ketua BKSAP; Azam Azman Natawijaya, anggota; dan Adi Sukemi, anggota.
Promosi dan sosialisasi demokrasi itu, kata Abdullah Gul, juga diperlukan untuk mengikis islamophobia. Baik Abdullah Gul dan pimpinan DPR sama-sama optimistik bisa menjalankan agenda tersebut.
Hidayat Nur Wahid mengatakan kunjungan anggota DPR ke Turki memang direncanakan untuk penguatan demokrasi. Selain penguatan dalam bentuk kerja sama bilateral, Hidayat mengatakan, kunjungan ini dimaksudkan agar demokrasi berkembang di negara-negara Islam, terutama anggota OKI. Hal ini diyakini bisa mengikis ada salah paham tentang demokrasi dan Islam. Republika.Com

Catatan Lengkap Kesimpulan FKM atas Debat dengan Ulil

Forum Kiai Muda (FKM) NU menilai paham JIL cenderung membatalkan otoritas para ulama salaf. Namun mengajak menghadapi JIL dengan dialog

Di bawah ini pernyataan lengkap Forum Kiai Muda NU:

Kesimpulan Forum Tabayyun dan Dialog Terbuka
Antara Jaringan Islam Liberal dan Forum Kiai Muda (FKM) NU Jawa Timur
Di PP Bumi Sholawat, Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur
Ahad, 11 Oktober 2009

Dewasa ini sedang berlangsung perang terbuka dalam pemikiran (ghazwul fikri) pada tataran global. Melalui sejumlah kampanye dan agitasi pemikiran, seperti perang melawan terorisme dan promosi ide-ide liberalisme politik dan ekonomi neo-liberal, Amerika Serikat sebagai kekuatan dunia berupaya menjinakkan ancaman kelompok-kelompok radikal, memanas-manasi pertikaian di antara kelompok radikal dan moderat dalam tubuh umat Islam, serta menyeret umat Islam dan bangsa ini ikut menjadi proyek liberal mereka.

Dengan memperhatikan perkembangan global tersebut, dan terdorong oleh kepentingan membela tradisi Ahlussunnah Waljamaah yang dianut oleh warga NU sebagai bagian dari identitas dan jati diri bangsa ini, Forum Kiai Muda Jawa Timur memberikan kesimpulan tentang hasil-hasil dialog dengan Jaringan Islam Liberal (JIL) sebagai berikut:

1. Sdr. Ulil Abshar Abdalla dengan JIL-nya tidak memiliki landasan teori yang sistematis dan argumentasi yang kuat. Pemikiran mereka lebih banyak berupa kutipan-kutipan ide-ide yang dicomot dari sana-sini, dan terkesan hanya sebagai pemikiran asal-asalan belaka (plagiator), yang tergantung musim dan waktu (zhuruf), dan pesan sponsor yang tidak berakar dalam tradisi berpikir masyarakat bangsa ini.

2. Pada dasarnya pemikiran-pemikiran JIL bertujuan untuk membongkar kemapanan beragama dan bertradisi kaum Nahdliyin. Cara-cara membongkar kemapanan itu dilakukan dengan tiga cara: (1) Liberalisasi dalam bidang akidah; (2) Liberalisasi dalam bidang pemahaman al-Quran; dan, (3) Liberalisasi dalam bidang syariat dan akhlak.

3. Liberalisasi dalam bidang akidah yang diajarkan JIL, misalnya bahwa semua agama sama, dan tentang pluralisme, bertentangan dengan akidah Islam Ahlussunnah Waljamaah. Warga NU meyakini agama Islam sebagai agama yang paling benar, dengan tidak menafikan hubungan yang baik dengan penganut agama lainnya yang memandang agama mereka juga benar menurut mereka. Sementara ajaran pluralisme yang dimaksud JIL berlainan dengan pandangan ukhuwah wathaniyah yang dipegang NU yang mengokohkan solidaritas dengan saudara-saudara sebangsa. NU juga tidak menaruh toleransi terhadap pandangan-pandangan imperialis neo-liberalisme Amerika yang berkedok “pluralisme dan toleransi agama”.

4. Liberalisasi dalam bidang pemahaman al-Quran yang diajarkan JIL, misalnya al-Quran adalah produk budaya dan keotentikannya diragukan, tentu berseberangan dengan pandangan mayoritas umat Islam yang meyakini al-Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan terjaga keasliannya.

5. Liberalisasi dalam bidang syari’ah dan akhlak di mana JIL mengatakan bahwa hukum Tuhan itu tidak ada, jelas bertolak belakang dengan ajaran Al Quran dan Sunnah yang mengandung ketentuan hukum bagi umat Islam. JIL juga mengabaikan sikap-sikap tawadhu’ dan akhlaqul karimah kepada para ulama dan kiai. JIL juga tidak menghargai tradisi pesantren sebagai modal sosial bangsa ini dalam mensejahterakan bangsa dan memperkuat Pancasila dan NKRI.

6. Ide-ide liberalisasi, kebebasan dan hak asasi manusia (HAM) yang diangkat oleh kelompok JIL dalam konteks NU dan pesantren tidak bisa dilepaskan dari Neo-Liberalisme yang berasal dari dunia kapitalisme, yang menghendaki agar para kiai dan komunitas pesantren tidak ikut campur dalam menggerakkan tradisinya sebagai kritik dan pembebasan dari penjajahan dan kerakusan kaum kapitalis yang menjarah sumber-sumber daya alam bangsa kita.

7. JIL cenderung membatalkan otoritas para ulama salaf dan menanamkan ketidakpercayaan kepada mereka, sementara di sisi lain mereka mengagumi pemikiran orientalis Barat dan murid-muridnya, seperti Huston Smith, John Shelby Spong, Nasr Hamid Abu Zaid, dan sebagainya.

8. Menghadapi pemikiran-pemikiran JIL tidak dilawan dengan amuk-amuk dan cara-cara kekerasan, tapi harus melalui pendekatan yang strategis dan taktis, dengan dialog-dialog dan pencerahan.

Forum Kiai Muda Jawa Timur,
Tulangan, Sidoarjo, 11 Oktober 2009

Forum Ulama Muda NU: Pemikiran JIL Membatalkan Otoritas Ulama Salaf

Ulama muda NU menggelar tabayyun dengan Ulil Abshar. Mereka berkesimpulan, pemikiran JIL membatalkan otoritas para ulama salaf dan khittah NU

Hidayatullah.com—Muktamar NU belum dimulai, namun suasana sudah mulai menghangat. Ahad (11/10) lalu, berlangsung diskusi seru antara kalangan muda Nahdhatul Ulama (NU) yang dikenal Forum Kiai Muda (FKM) NU dengan pentolan Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Abshar Abdala. Acara yang berlangsung di Pondok Pesantren Bumi Sholawat, Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur ini berlangsung hangat.

Dalam rilis yang diterima situs www.hidayatullah.com, forum diselenggarakan sebagai bentuk tabayyun kelompok muda NU yang selama ini hanya membaca pikiran Ulil Abshar dan kalangan JIL melalui media massa dan buku.

Dalam rilisnya, pihak FKM berkesimpulan, pemikiran Ulil dengan paham liberalnya tak memiliki landasan teori yang sistematis dan hanya plagiator.

“Sdr. Ulil Abshar Abdalla dengan JIL-nya tidak memiliki landasan teori yang sistematis dan argumentasi yang kuat. Pemikiran mereka lebih banyak berupa kutipan-kutipan ide-ide yang dicomot dari sana-sini, dan terkesan hanya sebagai pemikiran asal-asalan belaka (plagiator), yang tergantung musim dan waktu (zhuruf), dan pesan sponsor yang tidak berakar dalam tradisi berpikir masyarakat bangsa ini,” ujar FKM.

Karena itu, FKM juga menilai, pemikiran Ulil dengan paham liberalnya juga membahayakan tradisi NU dan akidah ahulussunnah wal jamaah.

“Pada dasarnya pemikiran-pemikiran JIL bertujuan untuk membongkar kemapanan beragama dan bertradisi kaum Nahdliyin,” tambahnya.

Melihat hasil tabayyun dengan pihak Ulil, dalam pernyataannya yang dikutis situs resmi PBNU, juru bicara Forum Kiai Muda (FKM) Jawa Timur KH Abdullah Syamsul Arifin (Gus A’ab) menyatakan, NU mempunyai garis-garis yang jelas.

Menurut Gus A’ab, pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Jaringan Islam Liberal (JIL) tidak bisa dikaitkan dengan NU, meskipun beberapa orang dari kelompok ini adalah anak NU, bahkan menantu salah seorang tokoh NU.

Ia menyatakan, keberadaan JIL sangat merisaukan warga NU, karena salah seorang pentolannya, Ulil Abshar-Abdalla adalah warga NU.

“Kalau Ulil sudah bukan NU, ya silakan mau berkata apa saja. Tidak masalah,” ungkapnya usai mengikuti debat terbuka dengan Ulil. [cha/fkm/nu/www.hidayatullah.com]

Maksiat Hadir Kembali di Kota Padang

Gempa 7,6 skala Richter ternyata tak membuat jera sebagian warga Padang untuk melanjutkan kemaksiatannya. Sepuluh hari sesudah gempa di Kota Padang, kemaksiatan terlihat kembali di pantai Padang. Muda-mudi kembali berdua-duaan di pinggir laut tersebut.

Bersama dengan itu para pedagang pun seolah memberi kesempatan kepada mereka untuk ’menikmati’ kemaksiatannya. Tenda-tenda mojok kembali hidup.

Tenda-tenda itu dibangun sedemikian rupa sehingga pasangan muda-mudi tak terlihat kecuali kaki mereka. Ada juga yang secara terbuka berdua-duaan di atas sepeda motornya di pinggir pantai. Mereka tak malu dilihat orang yang hilir mudik di jalan yang bersebelahan dengan pantai tersebut.

Wulan, seorang penjual jagung bakar ketika ditanya pendapatnya tentang gempa 10 hari yang lewat dia menjawab masyarakat pinggir pantai trauma akan gempa tersebut. ”Ini peringatan dari Tuhan,” katanya. Tetapi ketika ditanya apakah tidak takut akan ada gempa lagi karena membiarkan orang-orang bermaksiat di pinggir pantai, dia menjawab, ”Mungkin orang-orang tidak takut. Yang penting kan cari uang.”. Dari pantauan HTI press, walaupun azan maghrib sudah berkumandang, banyak pasangan muda-mudi yang tidak beranjak dari tempat duduk mereka. Sementara di Jembatan Siti Nurbaya,  tempat itu penuh dengan muda-mudi yang nongkrong menjelang malam. Kondisi ini tak berbeda keadaannya dengan sebelum terjadinya gempa tanggal 30 september yang lalu. Sepertinya gempa 7,6 skala Richter belum cukup untuk menghentikan maksiat di Kota Padang.

Mufti Mesir Meminta Ikhwan Beralih Menjadi Organisasi Sosial atau Partai Sekuler

Mufti Republik Mesir, Dr Ali Jam’ah meminta Jamaah Ikhwanul Muslimin untuk berubah, baik menjadi organisasi sosial dengan fokus pada berbagai kegiatan sosial, atau menjadi sebuah partai politik yang tidak berdasarkan agama (sekuler). Dia menegaskan bahwa kebanyakan rakyat Mesir melihat bahwa selama ini Jamaah Ikhwanul Muslimin senantiasa mengeksploitasi dan menggunakan agama untuk mencapai parlemen dan mempengaruhi berbagai asosiasi.

Jam’ah berkata di sela-sela sebuah seminar “Berbagai Tantangan Islam Moderat: Lembaga Keagamaan  Mesir Melawan Ekstremisme”, yang diselenggarakan oleh American Institute of Peace di Johns Hopkins University di Washington, bahwa di hadapan Ikhwanul Muslimin ada dua jalan: menjadi organisasi sosial dengan fokus pada berbagai kegiatan sosial, atau menjadi partai politik yang tidak berasaskan agama (sekuler).

Mufti itu menambahkan bahwa Ikhwanul Muslimin sebenarnya memiliki masalah internal, dan sebagian besar rakyat  Mesir tidak menyukai berdirinya partai politik berdasarkan agama. Mufti melanjutkan dengan mengatakan bahwa “Islam adalah dasar negara. Sehingga tidak boleh ada kelompok atau partai yang memonopolinya”.  Dia mengingatkan para peserta dengan sebuah pernyataan Imam Al-Ghazali yang telah bertanya-tanya sejak setengah abad yang lalu: Apakah mereka kelompok Islam atau kelompok di antara kaum Muslim?, dan Al-Ghazali menyimpulkan bahwa mereka itu adalah kelompok di antara kaum Muslim.

Mufti menunjukkan bahwa Jamaah Ikhwanul Muslimin melihat diri mereka sebagai Jamaah kaum Muslim, sehingga non-Muslim tidak diperkenankan bersama mereka. Jam’ah berkata, ketika menjawab pertanyaan mengenai reformasi di Mesir bahwa “reformasi adalah tujuan dari setiap orang di Mesir, tetapi dia menegaskan penolakan penuh terhadap seruan apa pun untuk reformasi yang berasal dari luar negeri.” Dikatakan bahwa ia bertujuan untuk menyebarkan moderasi, berjuang melawan ekstremisme, dan mengurangi jumlah kelompok ekstremis.

Dia mengatakan bahwa “Kami telah merehabilitasi hampir 16 ribu orang ekstrimis Mesir yang ditangkap setelah pembunuhan Presiden Sadat, dan tahun-tahun setelah insiden tersebut.” Dia mengingatkan bahwa mereka yang ditangkap hanya 80 saja yang telah menerima pendidikan agama. Mereka telah direhabilitasi dan telah kembali ke kehidupan publik setelah jangka waktu hanya sepuluh bulan. Sedangkan sisanya diklasifikasikan sesuai dengan tingkat ekstremismenya. Berbagai program rehabilitasi telah dijalankan antara tujuh hingga sembilan tahun. Kebanyakan dari mereka sebelumnya tidak lagi dalam kehidupan publik, tetapi sudah dikurangi tingkat ekstremismenya, dan mereka sudah bernada pada tingkatan yang lebih kecil di dalam lingkaran ekstremisme. Dia menegaskan bahwa dalam hal ini sunguh negara telah berhasil membuat para ekstremis melakukan pengurangan ini dengan usahanya sendiri. Dia menyatakan bahwa dia setuju pengurangan ini sebagai obat untuk pengobatan ekstremisme, dengan tujuan mengubah dari tingkat ekstremisme yang lebih tinggi ke tingkat ekstremisme yang lebih rendah.

Namun, kami tidak menerima jika hal ini dijadikan sebagai kurikulum pendidikan. Sebab, seperti yang dia katakan bahwa ini hanya untuk mengurangi racun yang menyerang tubuh pasien, bukan untuk membangun manusia. Dalam hal ini, Mufti juga menyerang Barat dan Amerika Serikat. Dia menyebutkan bahwa “negara-negara seperti Inggris yang membuka pintunya, dan menyimpan para teroris, bahkan membiarkan mereka untuk tampil di berbagai medianya, padahal mereka ini yang mengancam bagi keamanan Inggris sendiri.” Karena itulah, dalam hal ini kami punya alasan untuk menyalahkan Barat. (mediaumat.com)

Syaikh Al-Azhar Memaksa Mahasiswi Untuk Melepas Cadarnya Dan Berencana Melarangnya di Al-Azhar

MediaUmat- Grand Syaikh Al-Azhar, Muhammad Sayyid Thanthawi memaksa seorang mahasiswi bercadar semester II kelas persiapan agar melepas cadarnya, sebab menurutnya “itu hanya adat (kebiasaan), bukan ibadah”. Bahkan ini menegaskan niatnya untuk mengeluarkan keputusan resmi tentang larangan masuknya para perempuan bercadar di semua institut Al-Azhar.

Insiden itu terjadi pada saat Thanthawi melakukan inspeksi untuk mengetahui sejauh mana persiapan institut-institut Al-Azhar dalam mengatasi penyebaran virus flu babi. Ketika ia berada di institut Putri Ahmad Al-Libya di kota Nasr, tiba-tiba Thanthawi dikejutkan oleh seorang mahasiswi semester II kelas persiapan yang memakai cadar di dalam ruang kelas, sehingga hal itu menyebabkannya sangat emosi, dan ia pun meminta mahasiswi itu segera melepas cadarnya dengan mengatakan “cadar itu hanya sekedar adat (kebiasaan), tidak ada hubungannya dengan agama Islam, baik dari dekat atau jauh. Anda akan benar-benar dikucilkan dari teman-teman perempuan Anda jika Anda masih memakai cadar, paham?”, demikian menurut apa yang diberitakan oleh surat kabar “Al-Masry Al-Youm”, Senin 5/10/2009.

Mahasiswi tersebut tidak menemukan cara lain dalam menghadapi desakan Syaikh Al-Azhar yang memaksanya agar melepas cadar, selain menjalankan perintahnya. Dan setelah wajahnya terbuka, Tantawi berkomentar dengan mengatakan: “Mengapa Anda memakainya, jika Anda cantik, begini kan lebih baik?”.

Salah seorang dosen perempuan di institut tersebut mengatakan bahwa “mahasiswi itu selalu melepas cadarnya di dalam institut, karena yang ia hadapi di dalam institut semuanya perempuan, dan ia tidak memakainya kecuali ketika ada Syaikh Thanthawi dan para delegasi yang menyertainya masuk ke dalam ruang kelas.”

Akan tetapi Syaikh Al-Azhar meminta gadis itu untuk tidak mengenakan cadar lagi sepanjang hidupnya. Gadis itu berkata bahwa ia akan tetap memakainya hingga tidak seorang pun yang melihatnya. Mendengar itu, maka dengan emosi Thanthawi berkata: “Telah aku katakan kepada Anda bahwa cadar itu tidak ada hubungannya dengan Islam, dan itu hanyalah  kebiasaan. Ingat! Aku jauh lebih mengerti agama dari pada Anda dan orang-orang di belakang Anda.”

Seketika itu, Thanthawi mengumumkan niatnya untuk mengeluarkan keputusan resmi yang berisi larangan memakai cadar di semua institut Al-Azhar, dan melarang masuknya setiap mahasiswi dan dosen perempuan yang mengenakan “cadar”.

Thanthawi juga melakukan tur inspeksi ke semua komplek institut dan para mahasiswi semester VI. Dan selama tur inspeksinya ini, Thanthawi selalu menekankan pentingnya menyisipkan instruksi khusus dalam menghadapi virus flu di tempat-tempat terbuka pada semua institut Al-Azhar, dan memperhatikan setiap kamar agar selalu terjaga kesehatan dan kebersihannya, begitu juga dengan semua ruang belajar dan toilet, dan ia menekankan agar jumlah mahasiswanya tidak melampaui ketentuan yang diizinkan. (www.alarabiya.net, 5/10/2009)